Berita

Guru yang Berkualitas Itu Kritis, Bukan Pengekor

Guru yang Berkualitas Itu Kritis, Bukan Pengekor

JAKARTA, KOMPAS.com — Masalah pendidikan di Jakarta tidak hanya terkait peristiwa tawuran pelajar, tetapi masalah kualitas guru yang ada di Jakarta juga butuh banyak perhatian. Lalu seperti apa guru yang layak di Jakarta?

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Lody Paat, mengatakan bahwa guru yang berkualitas adalah guru yang memiliki pendapat untuk perkembangan pendidikan dan mampu mengkritisi untuk perbaikan pendidikan Jakarta.

"Guru yang layak di Jakarta adalah guru yang kritis, bukan sebagai pengekor," ujar Lody, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Ia menambahkan bahwa guru harus mampu memilih mana yang dapat diaplikasikan pada siswanya dan tidak hanya sekadar mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan untuk mengatur siswa di kelas merupakan hak dari guru tersebut.

"Jadi guru harus bisa memberi respons pada kebijakan pemerintah, bukan sekadar ikut saja," jelas Lody.

Untuk itu, organisasi guru itu dinilai penting sebagai wadah penyampai aspirasi para guru. Namun, organisasi guru pun harus dibuat secara independen sehingga tidak ada campur tangan pemerintah di dalamnya.

"Organisasi guru itu penting. Mohon maaf saja, bukan seperti organisasi guru yang sekarang. Harus independen dan berani memberi respons pada kebijakan," tandasnya.


Tanggapan

Artikel Lainnya

Buku Pelajaran SD Paling Banyak Berubah

Buku Pelajaran SD Paling Banyak Berubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Perubahan kurikulum yang akan diberlakukan pada Juni 2013 nanti tentu berhubungan dengan buku-buku pelajaran yang digunakan oleh para peserta didik. Terkait masalah ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan berbagai model buku bagi siswa.Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan

READ MORE
Si Miskin Takut Mendaftar ke RSBI

Si Miskin Takut Mendaftar ke RSBI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekolah-sekolah berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan 20 persen kursinya untuk siswa yang secara ekonomi kurang mampu. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listiyarti mengatakan,

READ MORE