JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Koalisi Pendidikan, Febri Hendri mengatakan, saat ini pihaknya telah menerima sejumlah aduan tentang permasalahan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2012-2013.

Aduan itu berasal dari beberapa daerah di Indonesia dan umumnya terkait masalah pembiayaan. "Ada sejumlah laporan yang kami terima, dan masih terus kami dalami," kata Febri kepada Kompas.com, Rabu (20/6/2012), di Jakarta.

Dia menjelaskan, laporan mengenai masalah pembiayaan terjadi di sekolah berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Inernasional (RSBI). Baik pada jenjang SD, SMP, ataupun SMA.

"Khusus di sekolah RSBI, ada laporan soal pembiayaan di semua jenjang," ujarnya.

Sedangkan untuk sekolah reguler, Febri mengungkapkan rata-rata permasalahan terjadi pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Hal itu terjadi karena banyak masyarakat miskin yang tidak mampu menyertakan akta kelahiran sebagai salah satu syarat masuk ke sebuah sekolah.

"Banyak orang miskin yang tidak memiliki akta, dan itu juga menjadi masalah," ucapnya.

Meski demikian, peneliti senior Indonesia Corruption Watch ini masih enggan membeberkan secara mendetail mengenai semua laporan yang diterima.

Alasannya, ia bersama tim dari koalisi pendidikan masih terus melakukan verifikasi untuk mendalami permasalahan yang terjadi dalam proses PPDB.

"Saat ini belum bisa kami sampaikan secara detail. Karena masih kami dalami, jika benar terbukti, minggu depan akan kita beberkan," pungkasnya.